Membangun Infrastruktur Internet dan konektivitas yang inklusif dengan layanan berkualitas tinggi.

Masyarakat Digital

Membangun Infrastruktur Internet dan konektivitas yang inklusif dengan layanan berualitas tinggi.

Pemerintahan Digital

Infrastruktur Digital

Ekonomi Digital

Background Quote

Bagan Struktur Organisasi

Description

Desktop Logo

Floating Icon

GPR Hashtag

Mobile Logo

Name

Primary Logo Siaran Pers

Quote

Retina Logo

Secondary Logo Siaran Pers

Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) berkomitmen menginvestasikan 600 miliar Dollar AS dalam bentuk pinjaman dan hibah, untuk proyek infrastruktur berkelanjutan di negara berkembang, selama 5 tahun ke depan.
Mohammad Faisal Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyatakan, Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong dan mempercepat transisi energi.
&ldquo;Kalau itu yang dimaksudkan untuk membangun infrastruktur berkelanjutan, saya harapkan juga berkaitan dengan infrastruktur yang arahnya mendorong transformasi yang lebih hijau, dari sisi energi misalnya,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Rabu (16/11/2022)
Faisal menjelaskan, sektor energi hijau atau berkelanjutan membutuhkan biaya yang sangat besar. Di sisi lain, Indonesia punya beragam sumber daya untuk energi hijau yang belum tergarap karena masalah pendanaan.
&ldquo;Kalau bicara infrastruktur energi terutama yang lebih hijau, problemnya memang selama ini dari pembiayaan atau kebutuhan investasinya besar. Jadi, memang dibutuhkan tambahan investasi untuk Indonesia yang punya potensi energi hijau sangat luas,&rdquo; tambahnya.
Walau energi hijau membutuhkan dana besar sebagai investasi awal, pasar dan konsumen energi tersebut juga cukup besar. Kalau infrastruktur energi berkelanjutan sudah terbentuk, dia yakin ongkos operasional jadi lebih murah.

Superadmin

Ekonom CORE: Indonesia Bisa Manfaatkan Dana PGII untuk Mempercepat Transisi Energi

Kairo, Kominfo &ndash; Menurut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma&rsquo;ruf Amin, saat ini praktik pengembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia sudah sangat baik. Namun demikian, ia menilai bahwa tingkat literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah secara makro masih relatif rendah.
Untuk itu, Wapres mengharapkan kalangan mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) untuk terus aktif meningkatkan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah khususnya di tingkat makro atau teoritis.
&ldquo;Sekarang banyak pembicaraan terkait ekonomi syariah hanya di tingkat mikro (praktik). Nah yang dibutuhkan juga saat ini adalah tentang makro-nya, filosofinya, tentang ekonomi syariah ini perlu untuk terus dikembangkan,&rdquo; pinta Wapres saat menerima audiensi jajaran Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Mesir di Hotel Royal Maxim Palace Kempinski, Kairo, Republik Arab Mesir, Minggu (06/11/2022).
Adapun salah satu cara untuk meningkatkan literasi masyarakat tersebut, tutur Wapres, salah satunya dengan memperbanyak tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang teori dan filosofi dari ekonomi syariah.
&ldquo;Meskipun gerakannya sudah masif sampai kita membuat berbagai hal terkait ekonomi syariah, tetapi mengubah pemikiran yang sifatnya teoritis dan filosofis terkait ekonomi syariah secara makro, ini mungkin perlu banyak tulisan (ilmiah),&rdquo; ujarnya.
Selain itu pada kesempatan ini, Wapres juga meminta PCINU Mesir agar terus menjaga pola berpikir NU yang moderat, dinamis, dan tetap ber-manhaj atau memiliki dasar keilmuan yang jelas.
&ldquo;Dahulu NU pernah juga menjadi konservatif khususnya sebelum Muktamar NU di Lampung pada 1992, sehingga lahirlah apa yang disebut sistem pengambilan keputusan di lingkungan NU yang saya namakan sebagai dinamisasi pemikiran,&rdquo; terang Wapres.
&ldquo;Itulah kerangka berpikir NU, dia tidak statis, tidak liberal, tapi dia moderat, dinamis, tapi juga ber-manhaj,&rdquo; imbuhnya.
Oleh sebab itu, Wapres mengharapkan agar pola pemikiran NU tersebut terus dipakai khususnya oleh kalangan mahasiswa NU untuk menyikapi segala persoalan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
&ldquo;Kita boleh mendengar berbagai pendapat, tetapi kita harus saring apakah memenuhi kriteria pola pemikiran NU atau tidak,&rdquo; ujarnya.
Sebagai contoh, sambung Wapres, terkait adanya perdebatan bahwa muslim kaffah tidak NKRI dan NKRI tidak muslim kaffah, NU menyikapi hal ini dengan pendekatan bahwa keduanya tidak saling bertentangan dan menegasikan.
&ldquo;Ini pikiran yang saya angkat dan sekarang sudah mulai dipahami banyak pihak. Tetapi saya minta pola pemikiran NU ini tetap terus disosialisasikan,&rdquo; pintanya.
Sebelumnya, Ketua Tanfidziyah PCINU Ahmad Rikza Aufarul Umam melaporkan pada Wapres bahwa PCINU Mesir dalam hal pendidikan saat ini berfokus pada diskursus keilmuan klasik dan kontemporer, serta berorientasi pada produksi karya ilmiah.
&ldquo;Dan sebagaimana arahan Bapak Wapres, lembaga-lembaga kajian PCINU Mesir juga kita dorong untuk mengarah pada kajian-kajian penguatan pada moderasi beragama,&rdquo; ujarnya.
Kemudian, tutur Rikza, PCINU Mesir juga tengah menguatkan riset dan inovasi di kalangan mahasiswa Indonesia di Mesir.
&ldquo;Di sini memang minim metodologi riset. Di kampus Al-Azhar memang tidak secara langsung diajarkan metodologi riset, sehingga PCINU Mesir berinisiatif untuk membangun budaya riset dan literasi, termasuk melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),&rdquo; paparnya.
Lebih lanjut, Rikza menuturkan bahwa dalam mengembangkan budaya riset ini, PCINU Mesir saat ini memiliki hambatan terkait akses jurnal ilmiah keindonesiaan dan keagamaan khususnya di tingkat nasional, karena semuanya berbayar.
&ldquo;Mohon dapat dibantu untuk mempermudah akses terhadap jurnal-jurnal tersebut,&rdquo; harapnya.
Lebih lanjut dalam bidang sosial, tutur Rikza, PCINU Mesir bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU) ikut mengelola dan memberdayakan dana zakat, serta dana darurat untuk jaminan kemanan dan kesehatan mahasiswa.
&ldquo;Kemudian terkait pemberdayaan ekonomi, PCINU Mesir saat ini mengelola beberapa unit usaha, ada rumah makan kuliner nusantara, kemudian penginapan, dan jasa ekspedisi barang atau kargo untuk pengiriman kitab-kitab mahasiswa yang akan pulang ke Indonesia,&rdquo; imbuhnya.
Terakhir, terkait penguatan ekonomi syariah, kata Rikza, PCINU Mesir telah menginisiasi berdirinya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sejak dua tahun lalu.
&ldquo;Terkait literasi digital kita juga sedang menggarap proyek untuk promosi khasanah nusantara dan pemikiran-pemikiran ulama nusantara termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani untuk dipromosikan secara luas di kalangan internasional dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Arab,&rdquo; pungkasnya.
Selain Ketua Tanfidziyah PCINU, hadir pula pada audiensi ini, Katib Syuriyah PCINU Mesir H. Faiz Husaini dan Ketua PCI Fatayat NU Mesir Dzurriyah Ahsantiyah.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Mohammad Imam Aziz, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, serta Kepala Baznas Noor Ahmad.&nbsp;

Wapres Minta Mahasiswa NU Bantu Tingkatkan Literasi Masyarakat tentang Makro Ekonomi Syariah

Jakarta Pusat, Kominfo - Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap PDB atau setara Rp8.573 triliun dan menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Melihat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian, Pemerintah terus memberikan perhatian untuk pengembangan sektor UMKM.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya dalam bentuk bantuan pembiayaan, namun juga perlu diperkuat dengan pemahaman literasi digital.
Presiden Joko Widodo juga menargetkan 30 juta pelaku UMKM untuk&nbsp;Go-Digital&nbsp;di tahun 2024. Namun saat ini, masih 24% dari total pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan terknologi digital dengan berjualan di berbagai platfrom&nbsp;e-commerce. Padahal berdasarkan laporan Google, Temasek dan Bain, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi digital senilai USD 124 miliyar di tahun 2025.
&ldquo;Kita harus sambut baik potensi ini, karena angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi digital tertinggi di kawasan regional dan merupakan peluang besar bagi sektor UMKM untuk melakukan transformasi digital, mengisi marketplace, dan menjadi bagian dari rantai pasok global,&rdquo; ungkap Menko Airlangga&nbsp;dalam webinar B20 dengan tema &ldquo;Digitalisasi UMKM Tempatkan UMKM Indonesia di Rantai Pasok Global&rdquo;, dari Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).&nbsp;
Digitalisasi bagi UMKM akan memudahkan dalam melakukan sinergi dengan berbagai produk jasa keuangan, utamanya dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat ini sudah banyak bank umum yang mengembangkan&nbsp;digital banking&nbsp;agar dapat menyasar pasar yang lebih luas. Sektor UMKM dapat memanfaatkan platform tersebut sebagai bentuk implementasi digitalisasi keuangan.
&ldquo;Pemerintah mendorong akselerasi adopsi teknologi digital oleh UMKM agar UMKM tetap produktif dan dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Dukungan tersebut melalui program Kakak Asuh, UMKM&nbsp;e-catalog, dan program Bangga Buatan Indonesia,&rdquo; ujar Menko Airlangga.
Berdasarkan hasil survei CORE, sebanyak 70% pelaku UMKM mengalami kenaikan pendapatan rata-rata 30% dengan tergabung dalam ekosistem digital. Menurut Survei Aktivitas Bisnis UMKM yang dilakukan oleh Bank BRI, indeks bisnis UMKM mengalami kenaikan dimana pada pada kuartal II-2022 mencapai angka 109,4 dan menunjukkan bahwa para pelaku UMKM berada di level optimis.
Lebih lanjut, Pemerintah telah memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan UMKM melalui penyaluran KUR, Subsidi Bunga KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, PPh Final tarif 0% UMKM, dan perpanjangan restrukturisasi kredit. &nbsp;Hingga akhir Juli 2022 penyaluran KUR telah terealisasi sebesar Rp209 triliun atau setara 56% dari target tahun 2022 yang diberikan kepada 4,4 juta debitur.
Selain bantuan pembiayaan, berbagai kemudahan juga diberikan Pemerintah seperti pendaftaran perizinan secara elektronik, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi untuk ekspor, akses pembiayaan dan penjaminan, serta pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun BUMN.
&ldquo;Dengan dukungan nyata dari dunia usaha seperti pelatihan yang dilakukan saat ini, kami yakin bahwa UMKM bisa pulih lebih cepat dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia,&rdquo; tutup Menko Airlangga.

Pemerintah Dorong Akselerasi Adopsi Teknologi Digital oleh UMKM

Jakarta Pusat, Kominfo - Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan semakin erat dan menunjukkan banyak peningkatan kerja sama. Saat ini Korea Selatan menduduki peringkat ke-7 realisasi investasi di Indonesia pada periode Januari-September 2022 yang nilai investasinya mencapai USD1,66 miliar dengan total 4.016 proyek.
&ldquo;Tentunya investasi ini berkontribusi besar dalam pembangunan industri dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia,&rdquo; tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan pertemuan dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia YM. Park Tae-Sung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (07/11/2022).
Kunjungan Duta Besar Park Tae-Sung ini adalah guna mendorong peningkatan kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan. Kerja sama yang dimaksud diantaranya melalui pelaksanaan Indonesia-Korea&nbsp;Business Roundtable&nbsp;dan penandatanganan MoU kerja sama ekonomi digital antara Menko Airlangga dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan, yang direncanakan akan dilaksanakan di sela-sela KTT G20 nanti di Bali.
Menko Airlangga berharap akan terus ada peningkatan kerja sama yang sudah baik ini, terutama di sektor transisi energi, kesehatan dan ekonomi digital. Menko Airlangga juga mengapresiasi selesainya proses perundingan Perjanjian Ekonomi Komprehensif Indonesia Korea (IKCEPA) dan mendorong perjanjian tersebut untuk dapat segera diimplementasikan pada Januari 2023.
Selain itu, Menko Airlangga juga menyambut baik pelaksanaan Indonesia-Korea&nbsp;Business Roundtable&nbsp;di sela pertemuan KTT G20 di Bali. Pertemuan ini dapat mendorong penguatan kerja sama sektor swasta dua negara dan memberikan wadah pengusaha Indonesia dan Korea Selatan dapat berdiskusi dan mengembangkan jaringan usahanya di pasar domestik masing-masing.
Menko Perekonomian juga mendorong dapat ditandatanganinya MoU Ekonomi Digital antara Kemenko Perekonomian dan&nbsp;Ministry of Trade, Industry and Economy&nbsp;(MOTIE) Korea Selatan. MoU ini dapat menjadi payung kerja sama di sektor ekonomi digital yang lebih luas dan menjadi landasan pengembangan kerja sama digital ekonomi sektor swasta dua negara.

Indonesia-Korsel Bahas Kerja Sama Ekonomi Digital

Jakarta Pusat, Kominfo -&nbsp;Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Intermediasi keuangan perbankan tetap tumbuh positif dimana secara&nbsp;year-on-year,&nbsp;dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,62% pada bulan Agustus 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan&nbsp;sektor perbankan dapat mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa naik kelas melalui pembiayaan, termasuk dalam platform digital. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM minimal 30% pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, Pemerintah memerlukan dukungan dari semua pihak agar dapat terlaksana dengan baik.
&ldquo;Membaiknya pemintaan masyarakat, diminta agar perbankan dapat menyelaraskan&nbsp;lending appetite&nbsp;ataupun penyaluran kredit bagi dunia usaha guna memastikan dukungan yang cukup bagi sektor pendorong pemulihan ekonomi,&rdquo; ungkapnya saat membuka Munas XI Perbarindo 2022 dan Launching BPR e-Cash serta BPR DIGI secara virtual, Rabu (19/10/2022).
Selain itu, bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sendiri telah banyak yang menyasar kepada jenis kredit konsumsi serta UMKM. Hal ini berpotensi menjadi&nbsp;buffer&nbsp;di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Di tengah kinerja UMKM yang mulai bangkit seiring meredanya pandemi, kinerja BPR/BPRS juga diharapkan semakin terungkit.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara&nbsp;year-on-year&nbsp;pertumbuhan kredit BPR pada bulan Juli 2022 yakni sebesar 9% dengan tingkat&nbsp;non perfoming loan&nbsp;yang masih terjaga, demikian juga dengan kinerja BPR berdasarkan rasio keuangan. Peran strategis BPR/BPRS tersebut harus didukung oleh penguatan sinergi antara Pemerintah, otoritas keuangan, dan bank sentral agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dan tata kelola bank menjadi lebih baik dalam memajukan sektor riil, termasuk UMKM.
&ldquo;Sektor keuangan perlu didorong untuk memanfaatkan momentum akselerasi daripada digitalisasi terutama pasca Covid-19. Digitalisasi terbukti mampu menghasilkan layanan keuangan yang efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas. 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan 30 juta UMKM akan masuk dalam ekosistem digital di tahun 2024,&rdquo; ungkap Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi Perbarindo yang telah meluncurkan layanan berbasis digital yaitu BPR&nbsp;e-Cash&nbsp;dan BPR Digi pada bulan Maret lalu. Hal ini turut mendukung perkembangan ekonomi digital dan inklusivitas keuangan di Indonesia serta sejalan dengan perkembangan bisnis dan teknologi yang semakin dinamis sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.
Dalam jangka panjang, Indonesia memiliki target ekonomi untuk dapat tumbuh tinggi dan keluar dari&nbsp;middle income trap. Sektor keuangan termasuk BPR/BPRS diharapkan dapat berkontribusi melalui peningkatan literasi keuangan dan pendalaman pasar, serta akses pembiayaan ke seluruh masyarakat Indonesia.
&ldquo;Saya harap BPR&nbsp;e-Cash&nbsp;dapat meningkatkan layanan BPR atau BPRS bagi nasabah secara digital melalui&nbsp;smartphone&nbsp;dan BPR Digi dapat memberikan kemudahan akses dan transaksi kepada para nasabah BPR atau BPR Syariah. Semoga komitmen tersebut dapat meningkatkan daya saing BPR maupun BPRS kedepan,&rdquo; pungkas Menko Airlangga.&nbsp;

Apresiasi Pemerintah Atas Pengembangan Ekonomi Digital dan Inklusivitas Keuangan

Jakarta Pusat, Kominfo - Pemerintah memperkuat dan meningkatkan efisiensi transformasi ekonomi nasional melalui digitalisasi di berbagai sektor. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan hal itu dilakukan Pemerintah dengan merilis E-Catalog dan diprioritaskan untuk membeli Produk Lokal yang dihasilkan oleh UKM. 
&ldquo;Adanya Sistem Informasi Monitoring Barang Milik Negara (SIMBARA) yang mengintegrasikan seluruh data pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia,&rdquo; ungkapnya dalam acara Young Presidents' Organization (YPO) B20 Learning Event &ldquo;Indonesian Investment Outlook&rdquo; yang berlangsung virtual dari Jakarta Selatan, Sabtu (29/10/2022).
Menko Marves juga menjelaskan saat ini Pemerintah meningkatkan efisiensi pelabuhan melalui integrasi pelabuhan dan implementasi Ekosistem Logistik Nasional serta investasi di pusat data dan kabel bawah laut untuk mendukung ekonomi digital.
"Digitalisasi ini akan menurunkan biaya untuk produksi serta mencegah terjadinya korupsi. Justru akan meningkatkan pendapatan negara dan industri serta UKM lokal. Program pemerintah lainnya seperti pengadaan e-gov, dana desa, dan digitalisasi sistem pemerintahan akan meningkatkan ketahanan ekonomi kita di masa depan," tuturnya.
Menko Luhut Pandjaitan menyakini ekonomi Indonesia akan bertahan terhadap ketidakpastian ekonomi global dengan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Indonesia tengah menuju transformasi ekonomi dengan tidak lagi mengandalkan komoditas mentah.
"Ketidakpastian situasi geopolitik dan tren penurunan harga komoditas utama Indonesia baru-baru ini menjadi tantangan utama bagi perekonomian kita tahun depan. Namun, kebijakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kita terhadap ketidakpastian ekonomi global tahun ini," ungkapnya.
Menurut Menko Marves, melalui berbagai reformasi investasi yang memberikan insentif baik fiskal dan nonfiskal, Indonesia berhasil menarik lebih dari USD 100 miliar Foreign Direct Investment (FDI) selama 5 tahun terakhir, termasuk investasi utama pada industri nilai tambah berbasis nikel seperti besi dan baja serta baterai lithium.&nbsp;
"Indonesia akan menggunakan sumber daya mineralnya yang kaya seperti nikel, tembaga, kobalt, dan bauksit (aluminium) dikombinasikan dengan sumber listrik yang kompetitif dan melimpah termasuk energi terbarukan seperti tenaga air dan panas bumi untuk lebih menarik investasi yang dapat mengubah perekonomian kita di masa depan," jelas Menko Luhut.
Indonesia telah berhasil menarik investasi utama untuk baterai Electric Vehicle (EV), seperti CATL dan LG Energy Solution, dua produsen Li-Battery terbesar di dunia. Selain itu, pemain material baterai utama seperti CNGR, BTR, Huayou, BASF, dan GEM telah berinvestasi di Indonesia. Hal ini akan menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan global untuk transisi energi.
"Melalui hilirisasi nikel menjadi Baterai Lithium dan Indonesia memiliki cadangan logam utama yang signifikan. Investasi dalam proyek terkait material baterai ini diperkirakan mencapai lebih dari US$19 Miliar. Industri Hilir akan terus berlanjut dan dikembangkan di Kawasan Industri di Kalimantan Utara di mana akan menjadi Industri Petrokimia terbesar," jelas Menko Luhut.

Pemerintah Tingkatkan Efisiensi Lewat Digitalisasi di Berbagai Sektor

<div class="typography-block">
<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
Jakarta Pusat, Kominfo&nbsp;&ndash;&nbsp;Pembangunan infrastruktur masif dan konsisten di era Presiden Jokowi bertujuan untuk meningkatkan konektivitas (jalan tol), peningkatan kualitas hidup masyarakat (air bersih, drainase, fasilitas pendidikan dan kesehatan), serta sebagai penunjang aktivitas ekonomi.
Hingga saat ini, total pembangunan tol telah mencapai 2.042 km, sedangkan pembangunna nontol mencapai 5.515 km. Selain itu, pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan perbaikan. Pembangunan proyek Pelabuhan juga dioptimalisasi dengan 18 pelabuhan baru dan sebanyak 128 pelabuhan mengalami perbaikan.
Presiden Joko Widodo telah mengedepankan konsep Indonesiasentris, pembangunan tidak hanya berpusat di pulau Jawa dan Sumatra, contohnya pembangunan IKN di Kalimantan serta jalan tol di Sulawesi dan Papua.
&ldquo;Sebelumnya, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan jalan tol sepanjang 189,2 km diselesaikan setelah pembangunan sepuluh tahun. Saat ini, presiden Jokowi mendorong pembangunan tol sepanjang 1.540 km di seluruh Indonesia yang mampu diselesaikan dalam tujuh tahun,&rdquo; demikian terang&nbsp;Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, Jakarta Pusat, Senin (19/09/2022).
Tak hanya pembangunan infrastruktur jalan tol, konstruksi bandara juga turut dipercepat. Percepatan konstruksi bandara turut didorong oleh presiden Jokowi yang mana hingga saat ini, terdapat 29 proyek bandara yang dapat diselesaikan dan 9 konstruksi ditargetkan akan rampung pada tahun 2023. Hal ini merupakan peningkatan karena sebelumnya, hingga tahun 2014, hanya terdapat total 24 pembangunan proyek bandara di Indonesia.
&ldquo;Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat tinggi. Setiap pergantian Presiden tentu seharusnya ada peningkatan dalam berbagai sektor seperti penyediaan air bersih, revitalisasi infrastruktur dan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan Posyandu),&rdquo;&nbsp;jelas Usman.
Berkaitan dengan ketersediaan air bersih, Dirjen Usman Kansong turut menyampaikan bahwa proyek pembangunan bendungan juga turut dioptimalkan pada masa pemerintahan presiden Jokowi. Hingga saat ini, terdapat 12 proyek bendungan yang telah selesai dan 27 bendungan akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Padahal, tahun sebelumnya hanya terdapat 14 bendungan yang selesai, sedangkan beberapa proyek bendungan yang lain tidak rampung.
&ldquo;Pemerintah meneruskan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya dan juga fokus pada infrastruktur yang langsung menopang aktivitas perekonomian masyarakat. Peningkatan infrastruktur membangun budaya tertib dan meningkatkan perekonomian masyarakat,&rdquo; pungkas Usman.
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
Infrastruktur penopang aktivitas perekonomian masyarakat ini antara lain adalah adanya pembangunan jalan desa sepanjang 227.000 km, pembangunan embung sebanyak 4.500 unit, 71.000 unit irigasi, jembatan sepanjang total 1.300 meter, pasar desa sebanyak 10.300 unit, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebanyak 57.200 unit, penahan tanah sebanyak 62.500 unit, dan tambat perahu sebanyak 6.100 unit.
Selain itu, selama masa pandemi, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo tetap menjalankan pembangunan infrastruktur digital seperti BTS dan satelit, serta tidak mengabaikan pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="artikel--margin-top50">&nbsp;</div>
<h4 class="box_header">Berita Terkait</h4>

Admin

Pembangunan Infrastruktur Masif di Era Kabinet Indonesia Maju

Jakarta (ANTARA) -&nbsp;Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengawali perayaan Natal tahun ini dengan menggelar aksi sosial, sekaligus untuk mengurangi tekanan akibat pandemi COVID-19. "Perayaan kali ini kami berupaya untuk meringankan tekanan akibat pandemi. Dengan gotong royong dan bergandengan tangan saling membangun silaturahmi untuk menghadapi pandemi," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, saat menyerahkan bantuan ke Panti Asuhan Vincentius Putra, Jakarta Pusat, Rabu (23/12) dikutip dari siaran pers. Kementerian secara total memberikan bantuan untuk 8.424 anak asuh di 186 panti asuhan dan rehabilitasi di seluruh Indonesia.<iframe src="https://www.youtube.com/embed/qEjWscMZ6KI" width="100%" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> Johnny mengajak masyarakat untuk merayakan Natal secara suka cita meski pun sedang dilanda pandemi virus corona, juga optimistis untuk mencapai cita-cita masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.&nbsp;Johnny menyatakan ia ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menjadi Ketua Panitia Natal Nasional 2020. Selain bantuan sosial untuk panti asuhan dan rehabilitasi, panitia Natal Nasional juga menyerahkan bantuan alat komunikasi, berupa perangkat radio komunikasi untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Papua Barat. "Dengan kebutuhan yang meningkat yakni transformasi digital, menghubungkan kita satu dan lainnnya melalui komunikasi radio, baik telekomunikasi seluler maupun melalui radio ORARI untuk mendukung pembelajaran jarak jauh," kata Johnny. Kementerian berencana membangun 3.113 menara base transceiver station (BTS) di Papua, juga 9.013 desa dan kelurahan di di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) pada 2021-2022.

PROGRAM

TAUTAN

MEDIA SOSIAL